Pembangunan Kebudayaan Mainstream Pembangunan Nasional Thursday, 14 September 2017 03:04

Di antara sedikit guru besar Fakultas Ilmu Sosial-Ilmu Politik (FISIP) Unair, tercatat nama Prof. H. Kacung Marijan, Drs., M.A., Ph.D. Selain mengajar di FISIP  Unair, Prof. Kacung menjabat sebagai wakil rektor (Warek) I Universitas NU Surabaya (Unusa).

Pada Desember 2015 profesor yang masih sangat muda itu menyelesaikan tugasnya sebagai direktur jenderal (Dirjen) Budaya Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Jabatan itu diemban sejak 22 November 2012. Ayah tiga anak itu bergabung Kemendiknas pada 2011 menjadi staf ahli Mendiknas Muhammad Nuh.

Sebagai Dirjen Budaya dia agak kaget karena salah satu tugasnya adalah mengelola, membenahi administrasi, substansi, dan sistem keuangan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kebudayaan. Bisa dimaklumi karena sekitar Oktober 2011 kebudayaan –yang masuk Kementerian Pariwisata– digabung lagi ke Kementerian pendidikan dan Kebudayaan.

Banyak yang telah dikerjakan selama tiga tahun menjabat Dirjen. Antara lain, berhasil meningkatkan serapan anggaran Ditjen Kebudayaan dari 70 persen menjadi 90 persen. Dia juga mampu melakukan efisiensi anggaran, menata sumber daya manusia (SDM), dan memperbaiki hubungan pusat dan daerah. Ditjen Kebudayaan punya sekitar 34 unit pelaksana teknis (UPT) di daerah-daerah seluruh Indonesia dengan karyawan hampir 4.000 orang.

Di bidang substansi, Prof. Kacung berhasil menyelesaikan buku cetak biru pembangunan Kebudayaan pada 2013. Ide dasarnya adalah pembangunan kebudayaan menjadi mainstream pembangunan nasional.

Di situ juga terdapat inisiatif-inisiatif baru di bidang kebudayaan, termasuk diplomasi kebudayaan. Selama ini diplomasi Indonesia terkonsentrasi pada dua isu besar, yaitu hankam dan ekonomi. Padahal, diplomasi kebudayaan tak kalah penting. Pada november 2013, Ditjen Kebudayaan Kemendiknas menginisiasi World Culture Forum di Bali. Itu kali pertama di dunia dan menjadi ciri khas Indonesia. selain itu, dilakukan diplomasi kebudayaan di beberapa negara. Termasuk, merintis Rumah Budaya Indonesia di Timor Leste pada 2015. Museum-museum juga direvitalisasi. Di antaranya dibangun Museum Islam Nusantara di Tebuireng.

Dosen Harus Doktor

Prestasi Prof. Kacung dimulai sejak mahasiswa. Dia sudah rajin menulis di berbagai koran sejak tahun kedua kuliah. Bahkan, dia menjuarai lomba karya tulis ilmiah pada 1987. Kacung juga aktif di organisasi kemahasiswaan. Misalnya, sebagai ketua Himaprodi politik, membantu majalah Retorika milik senat Mahasiswa Fisip, dan masih ada lagi.

Ketika lulus pada 1988, Kacung terpilih sebagai lulusan terbaik Fisip. Sembilan hari setelah lulus, dia diminta mengajar di kampusnya sebagai asisten dosen. Amalan tu membuka peluangnya untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Prestasinya terus berlanjut ketika menjadi dosen. Dua kali Prof. Kacung terpilih sebagai dosen teladan, yaitu pada 1993 dan 2011. Pada 1993 dia menjadi Dosen teladan nomor satu di Fisip dan nomor dua di universitas. Pada 2011 dia meraih prestasi nomor satu di universitas sekaligus di Fisip. Dia satu-satunya dosen Unair yang dua kali terpilih sebagai dosen teladan.

Sejak awal mantan aktivis mahasiswa itu berpendapat bahwa seorang dosen minimal bergelar doktor. Karena prinsip itulah, dia berupaya keras mendapatkan pendidikan lebih tinggi.

Kesempatan datang ketika dia mendapatkan beasiswa untuk menempuh pendidikan program master di Flinders University, Adelaide, Australia, pada 1995–1997. Cukup lama karena tesisnya tentang budaya politik diuji di Amerika oleh spesialis Asia Tenggara, William Liddle, dari the Ohio State University.

Pada awal 2001 dia melanjutkan pendidikan program doktor di Australian National University (ANU), Canberra, dan rampung pada 2005. Setahun kemudian dia dikukuhkan sebagai guru besar (gubes). Waktu itu dia merupakan gubes termuda di Unair sekaligus gubes pertama alumnus FISIP yang mengajar di FISIP.

Perintis Monodisiplin

Prof. Kacung merupakan salah satu perintis berdirinya monodisiplin di FISIP Unair ketika menjabat kepala program studi (KPS) ilmu-ilmu sosial. Yaitu, ”memecah” ilmu sosial berdasarkan disiplin ilmu. Misalnya, ilmu komunikasi, politik, sosiologi, dan hubungan internasional.

Presiden International Museum itu berharap Unair mampu menggapai 500 universitas top dunia. Untuk itu, Unair harus melakukan lompatan besar. Misalnya, dosen harus 100 persen doktor. Minimal calon doktor. Selain itu, harus meningkatkan infrastruktur –kelengkapan perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya– serta memperbaiki mekanisme kerja.

Sumber : Buku Jejak Langkah Ksatria Airlangga